Info Bappebti blokir perdagangan komoditi ilegal

Tipe atau klasifikasi komoditas dapat dilihat dari sifatnya. Berdasarkan sifatnya, komoditas dibagi menjadi 2 tipe. Kedua tipe tersebut adalah komoditas tipe keras dan komoditas tipe lunak.

Plt. Kepala Bappebti Kasan mengatakan, pemblokiran bertujuan untuk melindungi masyarakat dari potensi kerugian yang ditimbulkan dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha di bidang PBK.

  Jika  ditemukan  adanya kegiatan  di  bidang  PBK  tanpa  memiliki  izin,  maka  Bappebti  akan  melakukan  langkahhukum sesuai peraturan yang berlaku”, lanjut Aldison tegas.

Selain itu, ia menjelaskan Bappebti secara rutin dan berkelanjutan terus melakukan upaya preventif dan represif agar masyarakat merasa aman serta terhindar dari modus-modus penipuan dan potensi kerugian dari kegiatan PBK ilegal.

"Entitas ilegal yang akan melakukan kegiatan usaha di Indonesia, wajib mengajukan perizinan kepada Bappebti sebelum melakukan kegiatan usaha di Indonesia.

Langkah  ini  dilakukan  sebagai  upaya  pembinaan  terhadap  entitas  ilegal  untuk  patuh  terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PBK, serta dalam rangka membentuk iklim persaingan usaha di bidang PBK yang sehat.[]sp

Oleh karena itu, lembaga kliring menjamin kedua pihak dalam setiap transaksi berjangka. Adapun transaksi kontrak berjangka yang dilakukan oleh perusahaan pialang berjangka pada umumnya, antar lain :forty two 1. Standardisasi Karena transaksi dilakukan antar pihak-pihak yang saling tidak tahu lawan transaksinya, Kontrak berjangka tidak bisa dibuat tertulis. Untuk memberi kepastian untuk semua pihak isi kontrak berjangka harus baku (normal). Kontrak conventional itu biasanya memuat spesifikasi : one. "Aset acuan" ( atau dikenal dengan istilah fundamental asset atau instrumen. Bentuknya bisa berupa satuan barel pada

Jika ditemukan periksa di sini adanya kegiatan di bidang PBK tanpa memiliki izin, maka Bappebti akan melakukan langkah hukum sesuai peraturan yang berlaku,” lanjut Aldison tegas.

“Entitas ilegal yang akan melakukan kegiatan usaha di Indonesia, wajib mengajukan perizinan kepada Bappebti sebelum melakukan kegiatan usaha di Indonesia.

22 Menurut Burgerlijk Wetboek (BW) jual beli adalah perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak lainnya berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut, sedangkan menurut Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt) jual beli merupakan suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain membayar harga yang telah djanjikan.23 Berdasarkan pada rumusan tersebut, dapat kita ketahui bahwa jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual. Dari penjelasan di atas, dapat

Situs World-wide-web PBK ilegal yang telah dilakukan pemblokiran oleh Bappebti dapat dilakukan normalisasi apabila entitas pemilik situs World-wide-web tersebut beritikad baik untuk mengurus perizinan ke Bappebti.

Bappebti berharap semakin banyak bentuk kolaborasi yang dibangun antara Bappebti dengan masyarakat, maka akan mengoptimalkan upayapemberantasan aktivitas PBK ilegal yang saat ini tengah dilakukan,” jelas Kasan.

“Upaya tersebut merupakan bentuk kolaborasi antara Bappebti dengan masyarakat dalam memberantas kegiatan ilegal di bidang PBK.

cara ini sedikit sekali terjadi pada kontrak berjangka. Kebanyakan kontrak dibatalkan dengan cara membeli posisi untuk menutupi kewajiban yang timbul, yaitu dengan membeli suatu kontrak untuk membatalkan / meniadakan kewajiban yang timbul pada penjualan kontrak terdahulu ( menutup posisi "quick"), atau menjual kontrak untuk melikuidasi pembelian kontrak terdahulu ( menutup posisi "extended"). Kontrak berjangka